SOM II APEC 2013: “Upaya Meloloskan Paket Isu KTM IX WTO Dalam Forum APEC”

Ditulis Oleh Rachmi Hertanti    Wednesday, 17 April 2013 Sudah dimuat dalam Website IGJ: http://www.igj.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=715&Itemid=168 SOM II APEC 2013: “Upaya Meloloskan Paket Isu KTM IX WTO Dalam Forum APEC”   Dalam mempersiapkan pertemuan Pemimpin APEC pada Oktober 2013 di Bali, maka sejak 7 April 2013 tengah dilangsungkan pertemuan Senior Officials Meeting (SOM) APEC yang kedua di Surabaya. Puncaknya adalah Pertemuan Para Menteri Perdagangan APEC (APEC Ministries Responsible for Trade/MRT) yang akan dilaksanakan pada 21 April 2013 dan dipimpin oleh Gita Wiryawan, Menteri Perdagangan Indonesia.   Dengan mengusung tema “Resilient Asia Pacific, Engine of Global Growth”, maka dalam pertemuan APEC MRT nanti tengah dipersiapkan beberapa hal yang akan dibahas. Nampaknya, forum APEC MRT akan dimanfaatkan untuk semakin memperkuat dukungan Negara-negara APEC terhadap agenda pembahasan dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) IX World Trade Organization (WTO) pada Desember 2013 nanti[1].   Agenda KTM IX WTO yang akan didorong APEC nanti adalah terkait isu Fasilitasi Perdagangan. Fasilitasi perdagangan merupakan kepentingan terbesar APEC, khususnya bagi Negara-negara maju, dalam mewujudkan visi Bogor Goals yaitu inisiatif integrasi kawasan di Asia Pasifik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan rantai pasokan yang semakin efisien dan transparan. Selain itu, terhadap agenda KTM IX WTO, APEC juga akan mendorong Agenda Pembangunan Doha sebagai bagian dari isu penting WTO.   Konektivitas APEC & Pentingnya Fasilitasi Perdagangan   Dalam situasi krisis ekonomi global yang hingga saat ini belum ada resepnya, maka upaya penyelamatan pertumbuhan ekonomi di Negara-negara maju masih menjadi agenda utama dalam seluruh momentum internasional. Dorongan pencapaian Bogor Goals dalam APEC dengan mewujudkan pembangunan konektivitas di kawasan Asia Pasifik pada tahun 2020 menjadi prioritas APEC 2013 ini guna mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi.   Agenda konektivitas APEC dijadikan salah satu strategi upaya penyelamatan krisis Negara-negara maju. Dalam Laporan The World Bank Group tahun 2012[2], disebutkan bahwa investasi infrastruktur yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan akan cukup efektif dalam mencapai high return on investment. Untuk itu investasi infrastruktur dalam membangun integrasi kawasan dianggap sebagai investasi yang tepat untuk mengeluarkan Negara-negara maju dari persoalan krisis ekonomi hari ini. Asian Development Bank (ADB) menyebutkan bahwa untuk memenuhi pembangunan infrastruktur di kawasan Asia-Pasifik dibutuhkan investasi sebesar US$ 8 Triliyun hingga 2020[3]. Pembangunan konektivitas melalui perbaikan seluruh sarana infrastruktur akan mempersingkat waktu rantai pasokan barang dalam perdagangan. Laporan APEC menyebutkan, bahwa setiap 10% perbaikan infrastruktur akan memberikan keuntungan sebesar US$ 21 Miliar[4] dalam perdagangan. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi.   Oleh karena itu, untuk mencapai upaya-upaya ini, maka APEC, khususnya Negara-negara maju, akan sangat serius dalam melihat isu fasilitasi perdagangan sebagai strategi meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ekspor keberbagai tujuan Negara, khususnya kawasan Asia Pasifik.   Fasilitasi Perdagangan Dan Paket Bali Dalam KTM IX WTO   Sepertinya forum APEC akan digunakan Negara-negara maju sebagai strategi untuk mencapai kesepakatan awal beberapa Negara dalam meloloskan isu Fasilitasi Perdagangan pada KTM IX WTO nanti. Negara maju akan menggunakan KTM IX WTO nanti sebagai momentum untuk segera menyudahi Agenda Pembangunan Doha yang dianggap bukan sebagai bagian dari kepentingannya. Oleh karena itu, dengan selesainya Putaran Doha maka akan terbuka kesempatan besar bagi Negara-negara maju untuk mengembalikan perundingan WTO pada isu pembangunan yang digagas dalam Isu Singapura tahun 1996.   Ada tiga agenda utama pembahasan dalam KTM IX WTO pada Desember 2013 di Bali nanti, atau disebut juga dengan Paket Bali (Bali Packages). Paket tersebut berisi kesepakatan tentang Fasilitasi Perdagangan, Paket LDCs, dan Pertanian. Besarnya kepentingan Negara-negara maju terhadap isu fasilitasi perdagangan, maka pencapaian kesepakatan dua isu lainnya dalam Paket Bali akan ditukar dengan kesepakatan isu Fasilitasi Perdagangan. Penukaran tersebut akan merugikan Negara berkembang dan terbelakang, mengingat dampak buruk yang akan ditimbulkan dari fasilitasi perdagangan lebih besar ketimbang keuntungan yang akan diterima.   Fasilitasi Perdagangan (Trade facilitation) sendiri bertujuan untuk mempermudah akses pasar ekspor-impor dengan memfasilitasi perdagangan melalui standarisasi prosedur kepabeanan (customs procedures) yang memiliki komitmen implementasi tinggi dari seluruh anggota WTO dan terikat sanksi. Fasilitasi Perdagangan nantinya akan lebih memfasilitasi impor dari pada ekspor. Hal ini akan berdampak pada peningkatan jumlah impor dan menghancurkan daya saing produk lokal.   Selain itu, ketentuan perlakuan khusus dan berbeda (Special & Differential Treatment) dalam Perjanjian Fasilitasi Perdagangan melalui pemberian technical assistance (bantuan teknik) dan capacity building (peningkatan kapasitas) oleh Negara-negara maju kepada Negara-negara berkembang dan terbelakang, hanya akan memposisikan negara berkembang dan terbelakang pada situasi yang tidak dapat memiliki posisi tawar selain melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah diatur dalam Perjanjian Fasilitasi Perdagangan.   Oleh karena itu, kesuksesan Paket Bali di KTM IX WTO sebagaimana yang diharapkan Pemerintah Indonesia tidak akan pernah menjadi kepentingan nasional seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu dalam Forum APEC MRT nanti, Pemerintah Indonesia tidak perlu agresif untuk membahasnya.**@** [1] APEC News, APEC Trade Ministers to advance trade facilitation and development issues in Surabaya, Singapore, 11 April 2013, Diunduh dari http://www.apec.org/Press/News-Releases/2013/0411_surabaya.aspx [2] World Bank Working Paper Series No.5940, “Beyond Keynesianism: Global Infrastructure Investments in Times of Crisis”, Januari 2012. [3] Biswa Nath Bhattacharyay, “Financing Asia’s Infrastructure: Modes of Development and Integration of Asian Financial Markets”, ADBI Working Paper Series, Juli 2010. [4] A Results-oriented approach to APEC’s Supply Chain Connectivity Initiative, APEC Policy Support Unit, 16 Oktober 2009, diunduh dari http://publications.apec.org/publication-detail.php?pub_id=958