Perdagangan Bebas & Derita Buruh

Artikel saya yang telah dimuat dalam indoprogress.com

Cuplikannya:

"Dari waktu ke waktu persoalan yang diteriakkan buruh tak banyak berubah, berkisar antara upah murah, sistem kontrak dan outsourching, kebebasan berserikat, dan soal hak-hak normatif lainnya. Namun pemerintah menanggapinya bagai menjawab sebuah teka-teki besar yang tak terpecahkan sampai kapanpun. Fakta ini hanya menunjukkan bahwa prioritas pemerintah bukan untuk  mensejahterakan buruh. Prioritas pemerintah adalah melayani kepentingan pengusaha dan memfasilitasi perdagangan bebas"

Lebih lanjut baca di http://indoprogress.com/perdagangan-bebas-derita-buruh/

SOM II APEC 2013: “Upaya Meloloskan Paket Isu KTM IX WTO Dalam Forum APEC”

Ditulis Oleh Rachmi Hertanti    Wednesday, 17 April 2013 Sudah dimuat dalam Website IGJ: http://www.igj.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=715&Itemid=168 SOM II APEC 2013: “Upaya Meloloskan Paket Isu KTM IX WTO Dalam Forum APEC”   Dalam mempersiapkan pertemuan Pemimpin APEC pada Oktober 2013 di Bali, maka sejak 7 April 2013 tengah dilangsungkan pertemuan Senior Officials Meeting (SOM) APEC yang kedua di Surabaya. Puncaknya adalah Pertemuan Para Menteri Perdagangan APEC (APEC Ministries Responsible for Trade/MRT) yang akan dilaksanakan pada 21 April 2013 dan dipimpin oleh Gita Wiryawan, Menteri Perdagangan Indonesia.   Dengan mengusung tema “Resilient Asia Pacific, Engine of Global Growth”, maka dalam pertemuan APEC MRT nanti tengah dipersiapkan beberapa hal yang akan dibahas. Nampaknya, forum APEC MRT akan dimanfaatkan untuk semakin memperkuat dukungan Negara-negara APEC terhadap agenda pembahasan dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) IX World Trade Organization (WTO) pada Desember 2013 nanti[1].   Agenda KTM IX WTO yang akan didorong APEC nanti adalah terkait isu Fasilitasi Perdagangan. Fasilitasi perdagangan merupakan kepentingan terbesar APEC, khususnya bagi Negara-negara maju, dalam mewujudkan visi Bogor Goals yaitu inisiatif integrasi kawasan di Asia Pasifik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan rantai pasokan yang semakin efisien dan transparan. Selain itu, terhadap agenda KTM IX WTO, APEC juga akan mendorong Agenda Pembangunan Doha sebagai bagian dari isu penting WTO.

PERLUKAH INDONESIA "MEMIMPIN" WTO?

Ditulis Oleh Rachmi Hertanti

Tuesday, 26 February 2013

Sudah dimuat dalam Website IGJ: http://www.igj.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=697&Itemid=158   Perlukah Indonesia ‘Memimpin’ WTO?   Menjelang berakhirnya masa jabatan Director General World Trade Organization (Dirjen WTO) saat ini, Pascal Lamy, yang akan jatuh pada 31 Agustus 2013, maka WTO mulai melakukan proses pemilihan Dirjen WTO yang baru. Pengajuan nama kandidat telah berlangsung hingga 31 Desember 2012, dan telah masuk 9 nama kandidat yang salah satunya adalah Mari Elka Pangestu yang dicalonkan oleh Indonesia.   Namun, muncul kekhawatiran dari beberapa Negara berkembang terkait pencalonan Mari Pangestu jika melihat paket isu yang diharapkan bisa dicapai pada saat Konferensi Tingkat Menteri (KTM) IX WTO di Bali Desember nanti, yaitu Trade Facilitation dan Paket untuk negara-negara kurang berkembang. Posisi Indonesia akan menjadi abu-abu, apalagi Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan KTM sangat diharapkan berperan aktif guna mendukung keberhasilan agenda WTO.   Pada 29 Januari 2013 Anggota-anggota WTO telah mendengarkan presentasi dari masing-masing kandidat. Dihadapan Dewan Umum (General Council) WTO, Mari Pangestu telah mempresentasikan pandangan-pandangannya jika ia terpilih menjadi Dirjen WTO. Mari melihat beberapa tantangan yang perlu dijawab dalam situasi perekonomian dunia saat ini, khususnya perkembangan di WTO. Keputusan atas calon DG WTO akan diumumkan pada tanggal 31 Mei 2013.

Mencari Terobosan DDA[1] Sebagai Persiapan KTM 9 WTO

Ditulis Oleh Rachmi Hertanti
Monday, 21 January 2013
Dimuat dalam Website IGJ: http://www.igj.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=692&Itemid=158 Mencari Terobosan DDA[1] Sebagai Persiapan KTM 9 WTO: “Tawaran Proposal Untuk Masuk Dalam Early Harvest Package”   Tarik-menarik kepentingan antara negara berkembang dan negara maju dalam sektor pertanian di WTO belumlah usai. Sampai saat ini masih belum dapat dicapai kesepakatan terhadap isu-isu yang berkembang pasca putaran Doha WTO pada tahun 2001. Perdebatan dalam sektor pertanian berada pada seputar aturan liberalisasi perdagangan untuk produk-produk pertanian terkait dengan akses pasar (Market Access), subsidi domestik (Domestic Support), dan subsidi eksport (Export competition) yang mengarahkan komitmen anggota WTO untuk segera menurunkan tarif dan mengurangi ataupun menghapuskan bentuk-bentuk subsidi yang mampu mendistorsi perdagangan.   Negara-negara berkembang memiliki kepentingan besar terhadap perdagangan sektor pertanian sebagai comparative advantage yang dimilikinya, namun potensi keberhasilannya dihalangi oleh kepentingan negara maju yang enggan membuka pasar dan mengurangi subsidi yang diberikan untuk sektor pertaniannya, sehingga hal ini mampu mendistorsi perdagangan dan mengakibatkan negara berkembang sulit bersaing dengan produk pertanian dari negara maju.