Diplomasi Poros Maritim: Strategi Memerangi Pencurian Ikan

Oleh: Rachmi Hertanti

Dipublikasikan oleh Jurnal Maritim: http://jurnalmaritim.com/2015/01/diplomasi-poros-maritim-strategi-memerangi-pencurian-ikan/

JANUARY 28, 2015

Rachmi Hertanti

Komitmen Menteri Susi untuk memerangi pencurian ikan menjadi langkah yang sangat strategis dalam memperkuat sektor perikanan Indonesia untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Bahkan, langkah tersebut akan menjadi hal yang sangat penting bagi Indonesia jika ingin menjadi pemain utamanya. Jangan sampai Indonesia yang kaya akan sumber daya ikan hanya menjadi penonton ketika pasar bebas tersebut berlaku. Bahkan, semakin kehilangan kedaulatannya karena tidak mampu menghentikan tindak pencurian ikan yang dilakukan negara lain di kawasan laut Indonesia dan menimbulkan kerugian sangat besar bagi perekonomian Indonesia.

Pasar Bebas ASEAN: “Regionalisme Rantai Pasokan Dan Dampaknya Terhadap Buruh ”

Pasar Bebas ASEAN:

“Regionalisme Rantai Pasokan Dan Dampaknya Terhadap Buruh[i]”

Oleh: Rachmi Hertanti

Integrasi ekonomi ASEAN hendak mendorong agenda liberalisasi seluas-luasnya di kawasan. Agenda integrasi ini didesak oleh perkembangan rantai pasok (supply chain) industri yang ada di level global atau disebut juga dengan Global Supply Chains  (GSCs). Hal ini karena GSCs didorong oleh kepentingan perusahaan transnasional (Transnational Corporation/TNCs) yang memiliki sistem produksi lintas batas negara. GSCs dilaksanakan dengan penyebaran dan pembagian kerja dalam sebuah proses produksi dengan cara mengalihdayakan (outsource) produksinya kepada perusahaan manufaktur lainnya[ii].

Pada dasarnya, GSCs bukanlah sesuatu yang baru bagi perkembangan industri di kawasan Asia, khususnya Negara anggota ASEAN. Praktek ini telah dimulai sejak tahun 1970an oleh Jepang yang memindahkan produksinya ke negara Asia lainnya seperti Indonesia, Thailand, China, dan Korea. Alasan pemindahan ini ke negara-negara di Asia adalah untuk menekan biaya produksi dengan mendekatkannya pada pasar dan tenaga kerja murah.

 Praktek investasi Jepang ini akhirnya merubah bentuk model perdagangan dan produksi negara-negara di Asia yang tadinya hanya sebagai pemasok sumber daya alam untuk bahan baku industri menjadi Negara-negara pengeskpor barang-barang industri. Dari hal inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya pembagian kerja (the division of labour), yakni antara kegiatan intensif-inovasi (negara industri) dengan kegiatan intensif-produksi (negara berkembang).

Ancaman MEA 2015, Momentum Bangkitnya Gerakan Buruh ASEAN

Oleh: Rachmi Hertanti[1]

Selama ini Pemerintah Indonesia memaksakan masyarakat untuk menerima MEA tanpa memberi kesempatan untuk mempertanyakan secara kritis tentang ‘apa itu MEA’.

                                                                                                                                                                                              

Indonesia akan segera menyongsong kehadiran Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada Desember 2015. Namun, hingga saat ini belum banyak masyarakat yang mengetahui apa itu MEA, termasuk dampak bila MEA dilaksanakan. Selama ini Pemerintah Indonesia memaksakan masyarakat untuk menerima MEA tanpa diberikan kesempatan untuk mempertanyakan secara kritis tentang MEA.

RUU Perdagangan Tetap Liberal

RACHMI HERTANTI

Kepala Bidang Penelitian Strategis, Indonesia for Global Justice (IGJ)

(Ditulis ketika akan menyikapi pengesahan UU Perdagangan di DPR RI)

Sesaat sebelum pengumuman resmi pengunduran diri Gita Wirjawan sebagai Menteri Perdagangan pada 31 Januari yang lalu, DPR RI memastikan akan mengesahkan RUU perdagangan.

Substansi RUU Perdagangan diklaim telah berhasil dicapai dengan misi melindungi kepentingan nasional dari praktik liberalisasi perdagangan yang berjalan hari ini. Padahal dalam perjalanannya, liberalisasi perdagangan telah menimbulkan dampak buruk bagi perekonomian nasional, khususnya bagi petani, nelayan, buruh, dan usaha mikro.

Secara multilateral, Indonesia telah terikat dengan World Trade Organization (WTO) sejak tahun 1995, dan diperkuat kembali dengan politik pencitraan yang dilakukan Gita dengan menyepakati Paket Bali WTO pada Desember 2013 yang lalu di Bali.

Sedang pada level regional, ASEAN Free Trade Area (AFTA) telah menjadi komitmen liberalisasi perdagangan Indonesia di ASEAN sejak 1996. Komitmen ini diperluas dengan pemantapan Integrasi Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) yang akan diimplementasikan pada 2015 nanti. Namun, sebelum AEC liberalisasi perdagangan juga telah berjalan antara enam negara mitra ekonomi ASEAN yang diikatkan secara bilateral oleh Indonesia, yakni kerja sama dengan Jepang, China, India, Korea, Australia, dan New Zealand.

PERLUKAH INDONESIA "MEMIMPIN" WTO?

Ditulis Oleh Rachmi Hertanti

Tuesday, 26 February 2013

Sudah dimuat dalam Website IGJ: http://www.igj.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=697&Itemid=158   Perlukah Indonesia ‘Memimpin’ WTO?   Menjelang berakhirnya masa jabatan Director General World Trade Organization (Dirjen WTO) saat ini, Pascal Lamy, yang akan jatuh pada 31 Agustus 2013, maka WTO mulai melakukan proses pemilihan Dirjen WTO yang baru. Pengajuan nama kandidat telah berlangsung hingga 31 Desember 2012, dan telah masuk 9 nama kandidat yang salah satunya adalah Mari Elka Pangestu yang dicalonkan oleh Indonesia.   Namun, muncul kekhawatiran dari beberapa Negara berkembang terkait pencalonan Mari Pangestu jika melihat paket isu yang diharapkan bisa dicapai pada saat Konferensi Tingkat Menteri (KTM) IX WTO di Bali Desember nanti, yaitu Trade Facilitation dan Paket untuk negara-negara kurang berkembang. Posisi Indonesia akan menjadi abu-abu, apalagi Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan KTM sangat diharapkan berperan aktif guna mendukung keberhasilan agenda WTO.   Pada 29 Januari 2013 Anggota-anggota WTO telah mendengarkan presentasi dari masing-masing kandidat. Dihadapan Dewan Umum (General Council) WTO, Mari Pangestu telah mempresentasikan pandangan-pandangannya jika ia terpilih menjadi Dirjen WTO. Mari melihat beberapa tantangan yang perlu dijawab dalam situasi perekonomian dunia saat ini, khususnya perkembangan di WTO. Keputusan atas calon DG WTO akan diumumkan pada tanggal 31 Mei 2013.

Mencari Terobosan DDA[1] Sebagai Persiapan KTM 9 WTO

Ditulis Oleh Rachmi Hertanti
Monday, 21 January 2013
Dimuat dalam Website IGJ: http://www.igj.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=692&Itemid=158 Mencari Terobosan DDA[1] Sebagai Persiapan KTM 9 WTO: “Tawaran Proposal Untuk Masuk Dalam Early Harvest Package”   Tarik-menarik kepentingan antara negara berkembang dan negara maju dalam sektor pertanian di WTO belumlah usai. Sampai saat ini masih belum dapat dicapai kesepakatan terhadap isu-isu yang berkembang pasca putaran Doha WTO pada tahun 2001. Perdebatan dalam sektor pertanian berada pada seputar aturan liberalisasi perdagangan untuk produk-produk pertanian terkait dengan akses pasar (Market Access), subsidi domestik (Domestic Support), dan subsidi eksport (Export competition) yang mengarahkan komitmen anggota WTO untuk segera menurunkan tarif dan mengurangi ataupun menghapuskan bentuk-bentuk subsidi yang mampu mendistorsi perdagangan.   Negara-negara berkembang memiliki kepentingan besar terhadap perdagangan sektor pertanian sebagai comparative advantage yang dimilikinya, namun potensi keberhasilannya dihalangi oleh kepentingan negara maju yang enggan membuka pasar dan mengurangi subsidi yang diberikan untuk sektor pertaniannya, sehingga hal ini mampu mendistorsi perdagangan dan mengakibatkan negara berkembang sulit bersaing dengan produk pertanian dari negara maju.