Diplomasi Poros Maritim: Strategi Memerangi Pencurian Ikan

Oleh: Rachmi Hertanti

Dipublikasikan oleh Jurnal Maritim: http://jurnalmaritim.com/2015/01/diplomasi-poros-maritim-strategi-memerangi-pencurian-ikan/

JANUARY 28, 2015

Rachmi Hertanti

Komitmen Menteri Susi untuk memerangi pencurian ikan menjadi langkah yang sangat strategis dalam memperkuat sektor perikanan Indonesia untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Bahkan, langkah tersebut akan menjadi hal yang sangat penting bagi Indonesia jika ingin menjadi pemain utamanya. Jangan sampai Indonesia yang kaya akan sumber daya ikan hanya menjadi penonton ketika pasar bebas tersebut berlaku. Bahkan, semakin kehilangan kedaulatannya karena tidak mampu menghentikan tindak pencurian ikan yang dilakukan negara lain di kawasan laut Indonesia dan menimbulkan kerugian sangat besar bagi perekonomian Indonesia.

Pasar Bebas ASEAN: “Regionalisme Rantai Pasokan Dan Dampaknya Terhadap Buruh ”

Pasar Bebas ASEAN:

“Regionalisme Rantai Pasokan Dan Dampaknya Terhadap Buruh[i]”

Oleh: Rachmi Hertanti

Integrasi ekonomi ASEAN hendak mendorong agenda liberalisasi seluas-luasnya di kawasan. Agenda integrasi ini didesak oleh perkembangan rantai pasok (supply chain) industri yang ada di level global atau disebut juga dengan Global Supply Chains  (GSCs). Hal ini karena GSCs didorong oleh kepentingan perusahaan transnasional (Transnational Corporation/TNCs) yang memiliki sistem produksi lintas batas negara. GSCs dilaksanakan dengan penyebaran dan pembagian kerja dalam sebuah proses produksi dengan cara mengalihdayakan (outsource) produksinya kepada perusahaan manufaktur lainnya[ii].

Pada dasarnya, GSCs bukanlah sesuatu yang baru bagi perkembangan industri di kawasan Asia, khususnya Negara anggota ASEAN. Praktek ini telah dimulai sejak tahun 1970an oleh Jepang yang memindahkan produksinya ke negara Asia lainnya seperti Indonesia, Thailand, China, dan Korea. Alasan pemindahan ini ke negara-negara di Asia adalah untuk menekan biaya produksi dengan mendekatkannya pada pasar dan tenaga kerja murah.

 Praktek investasi Jepang ini akhirnya merubah bentuk model perdagangan dan produksi negara-negara di Asia yang tadinya hanya sebagai pemasok sumber daya alam untuk bahan baku industri menjadi Negara-negara pengeskpor barang-barang industri. Dari hal inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya pembagian kerja (the division of labour), yakni antara kegiatan intensif-inovasi (negara industri) dengan kegiatan intensif-produksi (negara berkembang).

Ancaman MEA 2015, Momentum Bangkitnya Gerakan Buruh ASEAN

Oleh: Rachmi Hertanti[1]

Selama ini Pemerintah Indonesia memaksakan masyarakat untuk menerima MEA tanpa memberi kesempatan untuk mempertanyakan secara kritis tentang ‘apa itu MEA’.

                                                                                                                                                                                              

Indonesia akan segera menyongsong kehadiran Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada Desember 2015. Namun, hingga saat ini belum banyak masyarakat yang mengetahui apa itu MEA, termasuk dampak bila MEA dilaksanakan. Selama ini Pemerintah Indonesia memaksakan masyarakat untuk menerima MEA tanpa diberikan kesempatan untuk mempertanyakan secara kritis tentang MEA.

RUU Perdagangan Tetap Liberal

RACHMI HERTANTI

Kepala Bidang Penelitian Strategis, Indonesia for Global Justice (IGJ)

(Ditulis ketika akan menyikapi pengesahan UU Perdagangan di DPR RI)

Sesaat sebelum pengumuman resmi pengunduran diri Gita Wirjawan sebagai Menteri Perdagangan pada 31 Januari yang lalu, DPR RI memastikan akan mengesahkan RUU perdagangan.

Substansi RUU Perdagangan diklaim telah berhasil dicapai dengan misi melindungi kepentingan nasional dari praktik liberalisasi perdagangan yang berjalan hari ini. Padahal dalam perjalanannya, liberalisasi perdagangan telah menimbulkan dampak buruk bagi perekonomian nasional, khususnya bagi petani, nelayan, buruh, dan usaha mikro.

Secara multilateral, Indonesia telah terikat dengan World Trade Organization (WTO) sejak tahun 1995, dan diperkuat kembali dengan politik pencitraan yang dilakukan Gita dengan menyepakati Paket Bali WTO pada Desember 2013 yang lalu di Bali.

Sedang pada level regional, ASEAN Free Trade Area (AFTA) telah menjadi komitmen liberalisasi perdagangan Indonesia di ASEAN sejak 1996. Komitmen ini diperluas dengan pemantapan Integrasi Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) yang akan diimplementasikan pada 2015 nanti. Namun, sebelum AEC liberalisasi perdagangan juga telah berjalan antara enam negara mitra ekonomi ASEAN yang diikatkan secara bilateral oleh Indonesia, yakni kerja sama dengan Jepang, China, India, Korea, Australia, dan New Zealand.

ASEAN- Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP): “Strategi Negara Maju Untuk Memperkuat Dominasi Di Asia-Pasifik”

Ditulis Oleh Rachmi Hertanti
Tuesday, 06 November 2012
(Artikel saya yang ditulis untuk update free trade IGJ dan dimuat dalam website IGJ di http://www.igj.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=671&Itemid=165)   Asia Menjadi Muara Krisis Kebangkitan ekonomi Asia telah menjadi ‘gula’ yang menarik banyak pihak untuk menghampirinya. Manisnya ekonomi Asia telah merubah tatanan perekonomian global, khususnya dalam situasi krisis ekonomi global saat ini. Pertumbuhan China saat ini yang menjadi kekuatan ekonomi terbesar didunia juga memberikan pengaruh terhadap ekonomi Asia. Ditengah-tengah melesunya pertumbuhan ekonomi dibeberapa negara maju seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat, Asia tetap berdiri tegap dengan tingginya angka pertumbuhan ekonomi yang semakin meyakinkan banyak pihak bahwa Asia sebagai pusat perekonomian masa depan. Hal ini kemudian menjadikan Asia sebagai tumpuan negara maju dalam upaya mengeluarkan dirinya dari krisis ekonomi yang melanda. Padahal ini hanya strategi yang akan menularkan krisis ke Asia. Pasar Asia dianggap memberikan janji surga terhadap pemulihan krisis ekonomi dunia. Hal ini didasari atas tingginya angka populasi di Asia, khususnya populasi usia produktif, sehingga akan menjamin ketersediaan tenaga kerja yang produktif dan kompetitif yang kemudian berdampak terhadap potensi besar kepada permintaan pasar. Produktifitas yang dihasilkan menjadi alasan rasional untuk semakin memasifkan agenda investasi diseluruh sektor ekonomi, khususnya yang terkait dengan infrastruktur, manufaktur dan energi. Hal diatas kemudian mendorong sebuah ambisi untuk segera memperluas dan membuka akses pasar serta investasi yang lebih massif lagi dimana hal-hal tersebut diyakini sebagai cara efektif untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi dunia, khususnya Uni Eropa dan Amerika Serikat.